Kawal Harta Negara Bersama BPK, Begini Caranya

Gemas dengan berbagai peristiwa korupsi yang terjadi selama ini? Sama. Saya juga. Sebagai warga negara yang baik, saya juga pengin ikut menyelamatkan harta negara agar tidak digerogoti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pun, harta negara adalah hasil jerih payah seluruh warga negara Indonesia. Sudah seharusnya harta itu digunakan untuk kepentingan umum agar kita semua sama-sama menikmatinya. Sudah waktunya kita bersama BPK kawal harta negara.

Masalahnya, sebagai sebagai masyarakat biasa dan tidak punya wewenang apa pun, kita kerap bingung. Bagaimana cara ikut mengawal harta negara? Lagipula, bukankah sudah ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas menjaga dan mengelola harta negara?

Betul. Kita sudah punya BPK, badan yang sejajar dengan presiden, yang tugasnya adalah memeriksa pemerintah dan lembaga  pengelola keuangan demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Namun, kita juga berhak, bahkan berkewajiban berperan serta dalam mengawal harta negara yang ada agar pengelolaan uang berjalan lancar dan tidak ada satu rupiah pun yang jatuh ke tangan orang yang tidak berkepentingan.

Cara Berperan Dalam Mengawal Harta Negara

Sebagai masyarakat umum, bagaimana cara kita berperan dalam mengawal harta negara? Silakan simak di bawah ini.

Kurangi transaksi tunai

Suatu kali, saat main ke luar negeri, saya agak kesal. Sebab, di negeri tersebut semua transaksi, terutama transportasi umum, tidak bisa menggunakan uang tunai. Negara tersebut memberlakukan pembayaran transportasi menggunakan kartu. Akibatnya, saya harus benar-benar menghitung uang yang harus saya top up ke dalam kartu, untuk biaya transportasi yang dibutuhkan selama berada di negara tersebut. Saya tidak mau kelebihan mengisi saldo kartu. Sebab, kalau lebih, saya tidak akan menggunakannya lagi karena sudah kembali ke Indonesia. Sayang, kan? Di sinilah saya kesal karena harus repot-repot berhitung.

Setelah kembali ke Indonesia, saya mendapati sistem pembayaran bus Trans Jakarta yang juga harus menggunakan kartu. Lagi-lagi saya bertanya, apa sih, keuntungan bertransaksi menggunakan kartu?

Ternyata, setelah saya pikir berulang kali dan mengamati keadaan, transaksi menggunakan kartu itu sangat menguntungkan karena bertujuan agar semua pihak aman dan nyaman. Aman, karena tidak perlu membawa uang tunai setiap saat. Nyaman, karena pada saat bertransaksi, kita tidak perlu ribet menyiapkan uang pas, serta petugas pun tidak perlu menyiapkan uang kembalian.

Lebih jauh lagi, para petugas di tempat-tempat transportasi tidak perlu memegang uang hasil transaksi ribuan orang. Tahu sendiri kan, memegang uang itu risikonya besar. Rawan terhadap kejahatan, rawan godaan mental juga. Jika tidak kuat mental, mungkin saja tergiur untuk mengkorupsi uang tersebut.

Dengan mengurangi transaksi secara tunai, kita sudah meringankan pekerjaan orang lain. Secara tidak langsung, kita juga membantu mencegah korupsi. Tanpa disadari, kita sudah berperan mendampingi BPK dalam mengawal harta negara. Jadi, mulai saat ini, sebisa mungkin kurangilah transaksi tunai, demi suksesnya peran kita dalam BPK kawal negara.

Menjaga fasilitas umum

Beberapa contoh fasilitas umum adalah taman kota, trotoar, halte bus, jembatan penyeberangan, dan alat transportasi. Semua orang wajib menjaga fasilitas umum dengan baik. Dengan demikian, kita sudah turut ambil bagian dalam mendampingi BPK kawal harta negara.

Apa hubungannya menjaga fasilitas umum dengan mendampingi BPK dalam mengawal harta negara?

Begini.

Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan  keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, badan usaha, serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Di antara pemerintah dan lembaga tersebut tentu saja ada yang bertugas menyediakan fasilitas umum. Apabila ada fasilitas umum yang rusak, lembaga tersebut harus mengeluarkan dana lagi untuk mengganti fasilitas tersebut. Kita sebagai masyarakat sudah sama-sama tahu, kebocoran dana atau korupsi salah satunya mungkin saja terjadi pada saat pengadaan barang dan pengerjaan proyek.

Menjaga fasilitas umum tidak sulit, kok. Kita hanya perlu menggunakan fasilitas tersebut sesuai kebutuhan. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya sengaja merusak seperti mencorat-coret bus, memecahkan atap halte bus, merusak tanaman di taman, atau mematahkan bangku-bangku yang ada di tepi jalan.

Jika fasilitas umum awet, tentu pengadaan barang dan pengerjaan proyek tidak perlu sering dilaksanakan. Dengan demikian, kemungkinan untuk kebocoran dana, korupsi, serta mark up biaya, dapat diminimalisasi.

Patuhi peraturan

Untuk menjaga ketertiban, negara ini sudah membuat berbagai peraturan yang tentu saja untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Salah satu peraturannya adalah taat membayar pajak, sekaligus melakukan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah laporan pajak yang dilakukan oleh seluruh warga negara yang sudah masuk ke dalam kategori wajib pajak, kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT harus dilakukan setiap tahun. Dengan mematuhi peraturan pajak ini, kita sudah ikut serta dalam mengawal harta negara.

Mengapa demikian?

Jika kita dan seluruh warga negara Indonesia patuh dalam membayar pajak dan rutin mengirimkan SPT, akan terlihat total harta negara yang berasal dari pajak masyarakat. Dari sini, BPK bisa melihat pendapatan negara yang nantinya dicocokkan jumlahnya dengan pengeluaran. Bila jumlahnya sesuai, berarti tidak ada kecurangan atau penggelapan uang dari pihak tertentu.

Jadi, saat kita mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berarti kita melaksanakan dua kepentingan sekaligus. Pertama, kita sudah menjadi warga negara yang baik karena taat pajak. Kedua, kita bisa berperan serta dalam mengawal harta negara dengan baik, berdampingan dengan BPK.

Melaporkan kejadian

Satu hal lagi yang bisa dilakukan masyarakat umum untuk turut serta mengawal harta negara adalah dengan melaporkan kejadian. Jika kamu melihat atau menyaksikan indikasi tindak korupsi, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak penegak hukum.

Melaporkan tindak korupsi ini mudah, kok. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, agar pelaporan ini berlangsung tertib. Kamu bisa menyampaikan laporan melalui e-mail, surat, datang langsung, atau  dengan cara mengisi formulir di halaman pengaduan. Di sini kamu diminta menuliskan data seperti nama, alamat, e-mail, dan isi pengaduan. Jangan lupa, tuliskan urutan kejadiannya dengan lengkap berikut pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak korupsi yang kamu lihat. Berikan juga bukti-bukti yang jelas agar laporanmu dapat segera ditindaklanjuti.

Dengan melaporkan indikasi tindak korupsi berarti kita sebagai anggota masyarakat sudah turut serta mengawal harta negara.

Tak Kenal Maka Tak Sayang

Kita sudah mengulas tentang cara mengawal harta negara. Sejak tadi kita juga sudah membicarakan BPK. Namun, apa sih, BPK itu? Mari berkenalan dengan BPK. Sebab, jika tidak kenal maka tidak sayang. Jika tidak sayang, kita sulit tergerak untuk turut serta mengawal harta negara bersama BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah sebuah lembaga negara yang tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. BPK ini sejajar dengan presiden. Dengan kata lain, BPK memeriksa pengelolaan uang negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, secara mandiri dan tidak dapat dikendalikan oleh presiden.

Lembaga ini didirikan pada 1 Januari 1947. Tanggal ini pun ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun BPK.

Pekerjaan BPK adalah memeriksa asal-usul dana yang diterima negara, besarnya dana tersebut, serta dari mana sumbernya. BPK juga harus mengetahui tempat dana tersebut disimpan serta penggunaannya. Pada intinya, BPK wajib menegakkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab. Selain itu, BPK juga akan melaporkan ke pihak penegak hukum bila ada indikasi tindak pidana pada temuan-temuannya.

Kamu ingin sekalian memantau informasi tindak lanjut di BPK? Bisa! Pemantauan ini dapat dilihat pada aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Silakan langsung kunjungi laman SIPTL BPK.

Selama ini BPK sudah berperan besar dalam mengelola keuangan negara. BPK juga berkali-kali berhasil menggagalkan tindak korupsi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, berhasil menyelamatkan harta negara senilai Rp13,70 triliun pada semester pertama tahun 2017. Pada masa yang sama, dalam Laporan Keuangan  BPK juga menemukan 2.525 ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp1,13 triliun. Lalu, ada juga temuan sebanyak 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun. Bayangkan! Dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menunjang fasilitas pada berbagai sektor di negeri ini demi meningkatkan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Begitu banyaknya temuan-temuan seperti itu, yang seharusnya tidak ada atau tidak sebesar itu. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa BPK juga sangat memerlukan masyarakat seperti kita untuk berperan aktif dalam mengawal harta negara.

Seperti pepatah yang disampaikan oleh Presiden Amerika John. F. Kennedy”

“Jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kita, tetapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk negara.”

Tidak ada salahnya pepatah itu juga diterapkan di negeri ini.

Dengan berperan serta dalam mengawal negara bersama BPK, setidaknya kita sudah memberikan sesuatu yang penting untuk negara. Jangan tunggu lagi, sekaranglah saatnya kita bersama BPK kawal harta negara.